Hukum 

Disinyalir Atas ‘Suruhan’ Mafia Tanah, Kadishut Karo Usik Lahan Warga

METROPUBLIKA-TANAH KARO | Kemampuan Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Kabupaten Karo Ir. Martin Sitepu menjalankan amanah tugas kini mulai diragukan.

Program kerja Martin Sitepu disinyalir lebih mengedepankan kepentingan pengusaha dari pada pengamanan hutan lindung sebagai asset negara.

Demikian disampaikan Anderson Sembiring dan Karnius Pandia kepada Wartawan, Kamis 15-12-2016 didesa Merek Kecamatan Merek Kabupaten Karo.

“Semua sama di hadapan hukum, jadi silahkan saja penertiban dilakukan tanpa pilih kasih,” tegas Karnius Pandia.

Kritikan bernada kontruktif itu ditujukan kepada Martin Sitepu yang dinilai semena-mena serta pilih kasih dalam penertiban kawasan hutan lindung yang dikuasai masyarakat.

Penertiban yang dilakukan dinas kehutanan Kabupaten Karo di wilayah Kecamatan Merek diduga ‘pesanan’ dari salah seorang pengusaha berinisial TS warga keturunan Chinese diketahui sebagai pengelola Taman Simalem Resort (TSR).

“Silahkan tertibkan lahan yang dikuasai Tamin Sukardi, kalau berani itu baru hebat,” ujar Anderson Sembiring didampingi Sempurna Pasaribu kepada Kabid PPH Dishut Kab. Karo Pranoto Ginting.

Pengakuan Pranoto Ginting saat dikonfirmasi wartawan bahwa penertiban kawasan hutan bukan keinginan semata, pihaknya harus melaksanakan tugas sesuai surat keputusan bupati Karo bernomor :522/316/DISHUT/2016 tertanggal 23 September 2016 Pembentukan Tim Operasi Gabungan Pengawasan/Penertiban Hutan Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016.

Terbentuknya tim gabungan yang melibatkan anggota dari unsur kepolisian 3 orang personil Polsek, Koramil 3 Orang, Subdenpom (PM) ½ 1 orang, Satpol PP 2 orang, pegawai kecamatan 2 orang serta 7 orang dari dinas kehutanan Kabupaten Karo.

Sesuai instruksi Bupati Karo Nomor : 522/1.573/Kehutanan/2015, Tim gabungan yang dipimpin Kadishut Karo, Martin Sitepu seyogianya mengutamakan tugas pengamanan kawasan hutan Deleng Cengkeh Register/7K di Kecamatan Lau Baleng dan Mardinding.

Faktanya, Martin Sitepu terkesan mengabaikan isi surat keputusan Bupati Karo bernomor :522/316/DISHUT/2016 tertanggal 23 September 2016. Tim gabungan semestinya mengutamakan tugas pengamanan hutan Deleng Cengkeh Register/7K di Kecamatan Lau Baleng dan Kecamatan Mardinding bukan kawasan hutan (Deleng) Sibuaten Register/3K di wilayah Kecamatan Merek Kabupaten Karo.

Tim Operasi yang dipimpin Martin Sitepu diduga telah menyimpang dari tugas pokok, keberanian mantan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab. Karo mengusik lahan tani masyarakat di Kecamatan Merek disinyalir sebagai pesanan dari pengusaha TSR.

Tamin Sukardi alias Tan Tie Su pengusaha TSR pelaku perambahan areal hutan Sibuaten Register/3K secara terang-terangan telah melanggar ketentuan UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan PP No 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.

Hingga kini pengusaha penyandang gelar “Mafia Tanah” itu bebas membangun fasilitas berupa hotel dan restaurant maupun penunjang objek wisata diatas lahan seluas 250 H. Sementara Dinas Kehutanan Provinsi Sumut dan Kabupaten Karo terkesan ‘ejakulasi dini alias mandul’. (pur)

Related posts

Leave a Comment