Hukum 

Terlantar, PU Karo dan Muspika Bersihkan Drainase Nasional

METROPUBLIKA-TIGA PANAH |Bertahun-tahun ditelantarkan, drainase badan jalan nasional wilayah Sumut I ruas Kabanjahe-Siantar di seputaran Desa Tiga Panah Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, Sumut kembali mengancam warga. Selain mengintai pengguna, minimnya perawatan saluran air tersebut menjadi pemicu kemacetan arus lalu lintas yang berdampak ke roda ekonomi rakyat.

Meminimalisir dampak keteledoran pihak penyelenggara jalan di KM 79 Jln Kabanjahe-Siantar itu, para figur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Tiga Panah yakni Kapolsek AKP Dearma Munte, Danramil o4/TP Kapt. Inf. J. Surbakti, diprakarsai Camat Martina Ginting , AP, M,Si, didukung pihak PUD Karo beserta sejumlah warga setempat, Jumat, (20/1/2017) membersihkan drainase.

Pengangkatan sendimen dari saluran drainase bukan sebatas di bahu jalan ranah balai besar wilayah Sumut I. Namun, para warga dan jajaran TNI beserta oknum dari Dinas PU Daerah Karo terpantau turut membersihkan sebagian volume drainase ranah daerah Tk II Karo yang terlihat sumbat dipenuhi sampah. Hal ini merupakan usulan Camat karena seringnya muncul keluhan warga sekitar.

“Ini bukan merupakan program jumat bersih, tapi pelaksanaan aksi bersih secara gotong royong ini suatu kebijakan yang mana konsep perencanaannya mendapat respon positif pihak mitra kerja kita khususnya dari jajaran TNI dan Polri. Karena kondisi akses ini sudah terkesan komplikasi dan telah layak diwaspadai, sehingga lokasi ini menjadi gudang keluhan serta ocehan warga bernada ekstrim.

Walau janggal diserap telinga, hujatan warga yang iramanya semata terarah ke pemerintah daerah,sudah menjadi ‘sarapan pagi’ bagi saya termasuk mitra kerja kita dari jajaran Polri. Itu sangat lumrah, karena para pengguna jalan sering kena jebakan lobang di bahu akses yang tergenang air. Ancaman situasi komplikasi ini juga berimbas serius terhadap warga yang bermukim di sekitar ini.

Karena volume drainase yang dipadati sendimen (lumpur) dan permukaan airnya telah sejajar dengan badan jalan nasional berpeluang menelan korban pejalan kaki terutama kalangan anak-anak.
Jadi, pada Minggu lalu, sikap pencegahan dini hal negatif sudah dilakoni mitra kita TNI khusus menimbun lobang di badan jalan yang setiap hujan kerap menjadi jebakan,” ujar Camat Tiga Panah.

Lanjut Martina, selain keluhan warga, oknum Camat itu mengaku bahwa aksi positif yang sebelumnya diimplementasikan sejumlah TNI jajaran Kodim 0205/TK dinyatakan menjadi salah satu motivasi merancang aktivitas sosial dalam pembersihan beberapa titik saluran drainase yang sumbat. Mantan Camat Merek itu memaparkan bahwa metode gotong royong dilakukan selama 2 (dua) hari berturut.

Menanggapi situasi, Sekretaris LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (LSM KCBI) Kabupaten Karo Lamhot Situmorang, didampingi Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Satuan Pelajar dan Mahasiswa LSM KCBI (KSM SAPMA LSM KCBI) Kab.Karo Aditya Armi Yudha Tarigan bersama Assisten Manager Investigasi Thamrin Surbakti, Jumat, (20/1/2017) di lokasi menyayangkan pihak penyelenggara jalan.

Dijelaskan, sesuai data yang dihimpunnya, kondisi keburukan akses jalan nasional ranah pihak balai besar wilayah sumut I tersebut sangat berdampak fatal terhadap tatanan hidup warga khususnya mental para pengguna jalan pemilik kenderaan termasuk pejalan kaki. Faktanya, amarah masyarakat yang setiap kali terjebak dalam lobang tertutup genangan air semakin tidak terarah, kesannya jadi multi sasaran dalam melampiaskan kebencian.

Mirisnya, ketika rekan kontrol sosial dari kalangan jurnalis mengabadikan suasana kemacetan arus lalu lintas akibat banjir yang merupakan dampak buruknya drainase, justru menerima lontaran kalimat berlogat bahasa daerah karo bermakna memperjelas hasil liputan yang diragukan tidak jadi sajian berita melainkan jadi moment sebagai senjata dalam merealisasikan bentuk kepribadian.

Anehnya lagi, saat kondisi macet, sejumlah supir justru menyerukan Korps Polisi Lalu Lintas agar segera hadir untuk mengatur arus kemacetan dengan alasan beraneka ragam, ada yang menyatakan hasil taninya diragukan tidak ditampung langganan karena keterlambatan waktu dan sebagian supir angkutan umum mengeluhkan ocehan penumpangnya karena desakan beralasan kepentingan ke tujuan.

“Kalau kita respon dengan irama negatif bisa panjang ceritanya bahkan berkemungkinan suasana berujung runyam. Sudah terlihat jelas, beberapa oknum Polisi Lalu Lintas keringat dingin mengatur akses keluar masuk kenderaan di area pasar holtikultura (pasar sayur mayur), tapi toh juga muncul kalimat bernada ekstrim. Terus terang, ini jadi catatan khusus buat kami pengurus LSM KCBI Karo.

Luar biasa, ini baru jelas-jelas fakta bahwa dampak kelalalaian ataupun adanya dugaan unsur-unsur konspirasi yang bermuara korupsi oleh pihak penyelenggara jalan sangat berimbas negatif ke segala sektor kehidupan. Berdasarkan situasi ini, kami dari LSM KCBI Karo berencana ingin menguji aturan perundang-undangan yang mengatur angkutan dan jalan raya sesuai amanah UU No.22 Tahun 2009,” tegas julukan Lams.

Lanjutnya, terlepas dari timbulnya asumsi akan penyelewengan dana perawatan badan jalan dan drainase. Oknum Aktivis berdarah Batak Toba blasteran Karo itu, menilai bahwa konsep bangunan drainase di sepanjang jalan nasional wilayah Kecamatan Tiga Panah disinyalir tidak profesional. Menurutnya, drainase tersebut tidak layak disebut “Saluran Air” melainkan “Penampung Air”.

“Jadi, bagunan drainase di karo, khususnya yang serangkaian dengan badan jalan nasional wilayah sumut I banyak kita temukan drainase Penampung Air. Paling aneh, banyak drainase tampak utuh, tapi volumenya berisi tanah keras, sehingga air mengalir diatas permukaan parit. Data-data otentiknya sudah kita kemas rapi untuk penelusuran lebih lanjut dengan metode yang sederhana.

Metode sederhana dalam pengujian kekuatan aturan perundang-undangan menyoal beberapa titik kondisi buruk badan jalan dan drainase akan kami awali dari kantor terdekat aparat berwenang. Contoh, situasi rancu di wilayah jajaran Polsek Tiga Panah, kita akan laporkan di Mapolsek Tiga Panah. Jadi, survey lapangannya jelas dan transfaran. Kami menilai, metode ini sangat efektif.

Alasannya, bahwa jajaran Polri yang bertugas di wilayah tersebut, sudah turut menjadi korban terjadinya dugaan-dugaan penyelewengan dana tertentu yang notabene sebagian bersumber dari rakyat. Jika muncul adanya rambu-rambu ‘interpensi’ terhadap polisi rakyat, yang nuansanya penerapan A BUSE OF POWER, kami tidak akan sungkan-sungkan membawa laporan ke Mabes Polri langsung ke Bapak Kapolri bahkan ke istana Presiden.

Khusus buat Bapak Menteri PU dan Pera dimanapun berada saat ini, perlu bapak pahami, bahwa persyaratan utama agar anda menjadi seorang MENTERI, adalah harus memiliki E-KTP sebagai bukti nyata bahwa anda adalah seorang warga NKRI yang sah secara hukum. Dimata Hukum saya pastikan POSISI KITA SANGAT-SANGAT SAMA PAK MENTERI, tapi di mata TUHAN kami pastikan SUNGGUH SANGAT BELUM TENTU.

Kami akan buktikan beberapa orang yang telah menghembuskan nafas terkahir (meninggal-red) akibat kelalaian pihak penyelenggara jalan nasional wilayah sumut I. Termasuk bapak saya yang tewas diseret arus drainase badan jalan nasional di karo,” tegas Situmorang melalui wartawan sembari mengusap mata. (Pandi Pratama/Red-01/wahyu)

Related posts

Leave a Comment