Uncategorized 

Tim Baret Merah Bidik DPRD Karo

Salah satu pendiri Tim Barisan Reaksi Cepat Membangun Daerah (Baret Merah), Lamhot Situmorang (baju hitam) saat memberikan keterangan kepada wartawan di kabanjahe. foto / Beltasar Tarigan.

METROPUBLIKA-TANAH KARO |Tim Barisan Reaksi Cepat Membangun Daerah (Tim Baret Merah) kembali satukan persepsi untuk “Bidik” penggunaan anggaran khususnya biaya perjalanan dinas di tubuh DPRD  Karo selama 5 (Lima) tahun anggaran bersumber dana APBD Karo, terhitung sejak  TA 2013 hingga TA 2017.

Penelusuran itu dilandasi banyaknya temuan kejanggalan  biaya taktis dalih kepentingan rakyat perwujudan kesejahteraan yang mapan. Salah satunya, biaya perjalanan dinas   “Study Banding” untuk 35 oknum anggota DPRD Karo dalam menyikapi sejumlah potensi kekayaan alam bumi turang.

Hal ini diungkapkan pendiri Tim Baret Merah, Lamhot Situmorang, kepada sejumlah wartawan, Senin, (4/1/2018) di Kabanjahe.  Dikatakan, biaya perjalanan dinas DPRD Karo per tahunnya dinilai beraroma KKN, khususnya pada tahun 2013 yang pada saat itu dikordinir David Trimei Sinulingga SH.

“Khusus untuk Tahun Anggaran (TA) 2013, biaya perjalanan dinas DPRD Karo dan Staf Sekretariat, mencapai angka 12 Milyar, namun kita ketahui, barter positifnya terhadap rakyat masih jauh dari harapan.  Selain itu, logika angka yang digunakan sesuai kebutuhan normal sangat layak dipertanyakan.

Tentu hal ini tidak terlepas dari tatanan pimpinan DPRD Karo yang saat itu diketuai Efendy Sinukaban SE. Jadi, kalau ada alasan bahwa terkait penggunaan dana tersebut  sudah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),  itu sah-sah saja, tapi yang jelas kita bukan BPK,” ujar Sekretaris PC LSM KCBI dan Waka DPD JPKP Kab Karo itu.

Lanjutnya, guna menciptakan paradigma baru ke arah lebih maju di karo, pria blasteran Toba-Karo itu beserta rekan Tim nya telah melayangkan surat somasi terhadap ex Ketua DPRD Karo Efendy Sinukaban SE, sesuai surat Nomor : 274 /TIM-BM/ SOM/2017.

Menurut julukan Lams, surat somasi turut dilayangkan ke mantan sekretaris dewan David Trimei S bernomor : 273/TIM-BM/SOM/2017, masing-masing diserahkan pada tangal 08 Januari 2018. Berkaitan surat tersebut, kata Lamhot, pihaknya berkomitmen menunggu balasan.

“Dalam konteks ini, selain untuk memperjelas realisasi anggaran yang sebagian bersumber dari rakyat untuk wakil rakyat itu, konsep ini sengaja kita rangkai sekaligus menguji kekuatan aturan dan perundang-undangan berlaku di NKRI, seperti  UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP serta aturan lainnya berkaitan dengan peran serta masyarakat.

Kalau aturan tersebut tidak berlaku untuk rakyat  biasa, tanpa mengurangi rasa hormat, tim kita berencana akan menggugat pencabutan aturan dan UU yang dirancang sebagai senjata pamungkas rakyat dalam memonitor setiap  penggunaan anggaran yang bersumber dari rakyat,” tukasnya.

Karena menurutnya, anggaran untuk menerbitkan aturan dan UU tersebut juga merupakan uang rakyat. Jadi, guna mengantisipasi munculnya image negatif masyarakat akan gampangnya penerbitan ataupun perubahan aturan dan perundang undangan, sangat diharapkan ketegasan pihak berkompeten.

Justru itu, tegas Lamhot, bapak Efendy Sinukaban SE selaku mantan Ketua DPRD Karo dan bapak David Trimei Sinulingga diminta segera membalas surat yang dikirim pihaknya guna kelanjutan aktifitas sosial yang telah dirancang matang oleh tim nya sejak beberapa tahun lalu.

Sementara itu, mantan Ketua DPRD Karo pada tahun 2013 yang saat ini menjabat wakil Ketua DPRD Karo, Efendy Sinukaban SE dan Mantan Sekretaris Dewan David Trimei Sinulingga saat dikonfirmasi wartawan, Senin, (8/1/2018) membenarkan adanya surat somasi Tim Baret Merah diterima.  (ralim/mm/bel/philip s/teksi).

Related posts

Leave a Comment